Timeslib.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani dan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif  dasar Cukai Hasil Tembakau.  Dalam aturan tersebut, Sri Mulyani telah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,54 persen. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah mengatur mengenai Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang berlaku per 1 Januari 2017 mendatang.  Dengan keputusan tersebut maka tarif cukai yang ditetapkan akan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku.Dan Untuk harga jual eceran juga tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku.  “Ketentuan mengenai Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per Batang atau Gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (produk dalam negeri) dan Lampiran III (untuk hasil tembakau yang diimpor),yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017,” bunyi Pasal 2 ayat (2b,c) PMK tersebut.
Dengan mengacu pada aturan tersebut, maka mulai tanggal 1 Januari 2017, harga jual eceran (HJE) rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) paling rendah adalah Rp 655 dari yang sebelumnya Rp 590. Untuk Sigaret Putih Mesin (SPM) paling rendah Rp 585 dari harga sebelumnya Rp505,00.  Untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan (SPT) paling rendah  adalah Rp 400 dari sebelumnya Rp 370. Sedangkan Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) dan Sigaret Putih Tangan Filter paling rendah Rp 655 dari sebelumnya Rp 590.  Adapun juga harga jual eceran terendah Sigaret Kretek Mesin (SKM) hasil tembakau yang diimpor adalah Rp 1.120 dan harga jual eceran yang terendah SPM Rp 1.030.  Untuk harga jual eceran terendah SKT atau SPT Rp 1.215 dan harga jual eceran terendah SKTF dan SPTF adalah pada harga Rp 1.120.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya dalam PMK itu disebutkan, pertimbangan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok dan harga jual eceran rokok hasil tembakau adalah dalam rangka untuk meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan sebuah potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan.  “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II ayat 3 PMK Nomor 147/PMK.010/2016 yang diundangkan oleh para Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 4 Oktober 2016 lalu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here